Connect with us

Rikkot

Tentang Pengertian Norma Hukum, Contoh-contoh Norma Hukum dan Kategori Norma Hukum

Pengertian

Tentang Pengertian Norma Hukum, Contoh-contoh Norma Hukum dan Kategori Norma Hukum

Pengertian norma hukum. Beberapa ahli hukum menganggap kata “norma” sinonim dengan kata “kaidah”.namun jika ditinjau dari kamus bahasa Indonesia maka kedua kata tersebut memiliki arti yang berlainan namun tetap merujuk pada satu pokok bahasan yakni aturan. Kata “norma” dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat semua atau sebagaian warga masyarakat; aturan yang baku, ukuran untuk menentukan sesuatu. Sedangkan kata “kaidah” dalam kamus berarti perumusan asas-asas yang menjadi hukum; aturan tertentu; patokan; dalil.

Ditinjau dari segi etimologi, kata “norma” berasal dari bahasa Latin sedangkan kata “kaidah” berasal dari bahasa Arab. Norma berasal dari kata nomos yang berarti nilai dan kemudian dipersempit maknanya menjadi norma hukum. Sedangkan kaidah dalam bahasa Arab berasal dari kata qo’idah yang berarti ukuran atau nilai pengukur.

Beberapa ahli hukum menggunakan kedua kata tersebut secara bersamaan (kata norma dan kaidah dianggap sinonim). Menurut Purnadi Purbacarakan dan Soerjono Soekanto, norma atau kaidah adalah ukuran ataupun pedoman untuk perilaku atai bertindak dalam hidupnya. Menurut Maria Farida, norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun lingkungannya. Menurut Kelsen, yang dimaksud dengan norma adalah “…… that something ought to be or ought to happen, especially that a human being ought to behave in a specific way” (sesuatu yang seharusnya ada atau seharusnya terjadi, khususnya bahwa manusia seharusnya berperilaku dengan cara tertentu).

Menurut Sudikno Mertokusumo kaidah diartikan sebagai peraturan hidup yang menetukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi, atau dalam arti sempit kaidah hukum adalah nilai yang terdapat dalam peraturan konkret.

Menurut Jimmly Asshiddiqie, norma atau kaidah merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran atau perintah. Baik anjuran maupun perintah dapat berisi kaidah yang bersifat positif atau negatif mencakup norma anjuran untuk mengerjakan atau anjuran untuk tidak mengerjakan sesuatu, dan norma perintah untuk melakukan atau perintah untuk tidak melakukan sesuatu.

Norma atau kaidah pada umumnya dibagi menjadi dua yaitu norma etika dan norma hukum. Norma etika meliputi norma susila, norma agama, dan norma kesopanan. Ketiga norma atau kaidah tersebut dibandingkan satu sama lain dapat dikatakan bahwa norma agama dalam arti vertikan dan sempit bertujuan untuk kesucian hiudp pribadi, norma kesusilaan bertujuan agar terbentuk kebaikan akhlak pribadi, sedangkan norma kesopanan bertujuan untuk mencapai kesedapan hidup bersama antar pribadi.

Dilihat dari segi tujuannya maka norma hukum bertujuan kepada cita kedaiman hidup antar pribadi, keadaan damai terkait dimensi lahiriah dan batiniah yang menghasilkan keseimbangan anatara ketertiban dan ketentraman. Tujuan kedamaian hidup bersama dimaksud dikaitkan pula dalam perwujudan kepastian, keadilan dan kebergunaan.

Dari segi isi norma hukum dapat dibagi menjadi tiga, pertama, norma hukum yang berisi perintah yang mau tidak mau harus dijalankan atau ditaati. Kedua, norma hukum yang berisi larangan, dan ketiga, norma hukum berisi perkenaan yang hanya mengikat sepanjang para pihak yang bersangkutan tidak menentukan lain dalam perjanjian.

 

Sifat Norma

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, norma hukum memiliki sifat antara lain:

a. Imperatif, yaitu perintah yang secara apriori harus ditaati baik berupa suruhan maupun larangan;
b. Fakultatif, yaitu tidak secara apriori mengikat atau wajib dipatuhi.

Sifat imperatif dalam norma hukum biasa disebut dengan memaksan (dwingenrecht), sedangkan yang bersifat fakultatif dibedakan antara norma hukum mengatur (regelendrecht) dan norma hukum yang menambah (aanvullendrecht). Terkadang terdapat pula norma hukum yang bersifat campuran atau yang sekaligus memaksa dan mengatur.

Norma hukum dapat pula dibedakan antara yang bersifat umum dan abstrak dan yang bersifat konkret dan individual. Norma hukum bersifat abstrak karena ditujukan kepada semua subjek yang terkait tanpa menunjuk atau mengaitkan dengan subjek konkret, pihak dan individu tertentu. Sedangkan norma hukum yang konkret dan individual ditujukan kepada orang tertenu, pihak atau subjek-subjek hukum tertentu atau peristiwa dan keadaan-keadaan tertentu.

 

Contoh-contoh Norma Hukum

1) peraturan lalu lintas;
2) aturan hukum pidana (KUH Pidana);
3) aturan hukum pajak;
4) hukum tata negara;
5) hukum administrasi negara.
6) “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa/nyawa orang lain, dihukum karena membunuh dengan hukuman setingi-tingginya 15 tahun”.
7) “Orang yang ingkar janji suatu perikatan yang telah diadakan, diwajibkan mengganti kerugian”, misalnya jual beli.
8) “Dilarang mengganggu ketertiban umum”.
9) Tidak terlambat masuk sekolah,
10)Tidak membolos sekolah,

 

Kategori-kategori Norma Hukum

  1. Norma hukum umum dan norma hukum individual.
    Norma hukum umum adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk orang banyak (addressatnya) umum dan tidak tertentu. Sedangkan norma hukum individual adalah norma hukum yang ditujukan pada seseorang, beberapa orang atau banyak orang yang telah tertentu.
  2. Norma hukum abstrak dan norma hukum konkret.
    Norma hukum abstrak adalah suatu norma hukum yang melihat pada perbuatan seseorang yang tidak ada batasnya dalam arti tidak konkret. Sedangkan norma hukum konkret adalah suatu norma hukum yang melihat perbuatan seseorang itu secara lebih nyata (konkret).
  3. Norma hukum yang terus-menerus dan norma hukum yang sekali-selesai.
    Norma hukum yang berlaku terus menerus (dauerhaftig) adalah norma hukum yang berlakunya tidak dibatasi oleh waktu, jadi dapat berlaku kapan saja secara terus menerus, sampai peraturan itu dicabut atau diganti dengan peraturan yang baru. Sedangkan norma hukum yang berlaku sekali-selesai (einmalig) adalah norma hukum yang berlakunya hanya satu kali saja dan setelah itu selesai, jadi sifatnya hanya menetapkan saja sehingga dengan adanya penetapan itu norma hukum tersebut selesai.
  4. Norma hukum tunggal dan norma hukum berpasangan.
    Norma hukum tunggal adalah norma hukum yang berdiri sendiri dan tidak diikuti oleh suatu norma hukum lainnya jadi isinya hanya merupakan suatu suruhan tentang bagaimana seseorang hendaknya bertindak atau bertingkah laku. Sedangkan norma hukum berpasangan terbagi menjadi dua yaitu norma hukum primer yang berisi aturan/patokan bagaimana cara seseorang harus berperilaku di dalam masyarakat dan norma hukum sekunder yang berisi tata cara penanggulangannya apabila norma hukum primer tidak dipenuhi atau tidak dipatuhi.

 

Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan.

Menurut Burkhardt Krems, ilmu pengetahuan-perundang-undangan adalah ilmu pengetahuan tentang pembentukan negara, yang merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi, dan secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:
1. Teori Perundang-undangan (gesetzgebungstheorie), yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian dan bersifat kognitif; dan

2. Ilmu perundang-undangan (gesetzgebungslehre), yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normative.

Menurut Peter Noll, ilmu pengetahuan perundang-undangan (gesetzgebungslehre) sebagai ilmu yang memberikan tutunan, ilmu yang menggariskan ketentuan normative. Pengembangan dan pemantapan metoda perundang-undangan merupakan bagian dari ilmu hukum.Dan meskipun tidak secara tegas menyebutkan sebagai bagian dari ilmu hukum yang interdisipliner, gesetzgebungslehre merupakan suatu disiplin hukum (juristische disziplin) dalam arti ilmu pengetahuan yang ditekuni dan kegiatan yang digeluti oleh para ahli hukum.

Apabila menurut Noll gesetzgebungslehre adalah suatu disiplin yuridik maka menurut Krems gesetzgebungwissenschaft tidak dapat dikatakan sepenuhnya disiplin yuridik. Pendapat Krems tersebut didukung oleh van der Velden. Menurut van der Velden bahwa tempat atau posisi ilmu pengetahuan yang “baru” tersebut tidak tersendiri dalam arti disiplin yang mandiri melainkan tetapa merupakan bagian dari ilmu hukum, bukan merupakan bagian dari ilmu social seperti sosiologi atau ilmu politik.

Berbeda dengan pendapat Krems dan van der Velden, Peter Noll beranggapan bahwa ilmu perundang-undangan yang kita bahas merupakan suatu disiplin yuridik. Ilmu ini meneliti isi dan bentuk norma hukum dengan tujuan mengembangkan criteria, arah dan petunjuk bagi pembentukan norma yang rasional. Masalah pokok yang diteliti adalah bagaimana hukum melalui perundang-undangan dapat dibentuk secara optimal sedangkan titik tolaknya ialah bagaimana memperoleh jawaban agar keadaan social melalui norma perundang-undangan dapat dipengaruhi sesuai arah yang ditetapkan.

Advertisements

Continue Reading

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Postingan Lain Dari Pengertian

Advertisements

Postingan Terbaru

Advertisements
To Top