Connect with us

Rikkot

Mengenal Tentang Pengertian Pajak, Apa Itu Amnesti Pajak dan Apa Saja Jenis-jenis Pajak

Uncategorized

Mengenal Tentang Pengertian Pajak, Apa Itu Amnesti Pajak dan Apa Saja Jenis-jenis Pajak

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam buku Mardiasmo (2011:1) adalah :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani dalam buku Moch Zain (2007) menjelaskan bahwa:

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa :

“Pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

 

Fungsi Pajak

Mengacu pada Waluyo (2008;6), terdapat dua fungsi pajak yaitu;

  1. Fungsi Penerimaan (Budgeter) Yaitu sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, misalnya dimasukkannya pajak dalam APBNsebagai penerimaan dalam negeri.
  1. Fungsi Mengatur (Reguler) Yaitu alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, misalnya dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan demikian pula terhadap barang mewah.

 

Amnesti Pajak

Pengertian amnesti merupakan adopsi dari Bahasa Yunani yaitu amnestia yang berarti suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam tindak pidana untuk meniadakan akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut. Amnesti diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun yang belum dijatuhi hukuman, yang sudah ataupun yang belum diadakan pengusutan atau pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut. Secara umum amnesti adalah sebuah tindakan hukum yang mengembalikan status tak bersalah kepada orang yang sudah dinyatakan bersalah secara hukum sebelumnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dari amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana tertentu. Amnesti merupakan hak prerogatif Presiden dalam tatanan yudikatif. Sebagai contoh pemberian bentuk amnesti yang pernah diberikan oleh suatu negara adalah amnesti pajak.

Amnesti pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam UU Pengampunan Pajak.

Jenis-jenis Pajak

Resmi (2014:7) mengelompokkan jenis-jenis pajak sebagai berikut :
1. Menurut Golongan
Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
a. Pajak Langsung
Adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh).
b. Pajak Tidak Langsung
Adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Menurut sifat
Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
a. Pajak Subjektif
Yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh).
b. Pajak Objektif
Yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Menurut Lembaga Pemungut
Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
a. Pajak Negara
Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya PPh, PPN dan PPnBM.
b. Pajak Daerah
Adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan lain-lain.

 

Tarif Pajak

Menurut Suparmono (2010:7), Tarif pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang. Dengan kata lain, tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase. Tarif pajak terdiri dari :

  1. Tarif pajak proporsional/sebanding Adalah persentase pengenaan pajak yang tetap atas berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Contohnya, PPN akan dikenakan tarif sebesarnya 10% atas berapa pun penyerahan barang/jasa kena pajak, PPh Badan yang dikenakan tarif sebesar 28% atas berapa pun penghasilan kena pajak.
  2. Tarif pajak tetap Adalah jumlah nominal pajak yang tetap terhadap berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya, tarif atas bea materai.
  3. Tarif pajak degresif Adalah persentase pajak yang menurun seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya.
  4. Tarif Pajak Progresif Adalah presentase pajak yang bertambah seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi, setiap terjadi peningkatan pendapatan dalam level tertentu maka tarif yang dikenakan juga akan meningkat.

 

Pajak Penghasilan

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Mardiasmo,2011:135).

 

Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah Undang-undang No.7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomer 36 Tahun 2008.

 

Subjek Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan menurut Mardiasmo (2011:135) dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Yang menjadi Subjek adalah:

  1. Orang pribadi; Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
  1. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun perse-kutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
  1. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Menurut Mardiasmo (2011:136) Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi:

  1. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari:
  2. Subjek Pajak orang pribadi, yaitu:

1) Orang pribadi yang bertempat tingal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau

2) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

  1. Subjek Pajak badan, yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan

4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;

  1. Subjek Pajak warisan, yaitu: Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
  2. Subjek Pajak luar negara yang terdiri dari:
  3. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
  4. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasian dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

 

Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2011:138) yang tidak termasuk subjek pajak adalah:

  1. Kantor perwakilan negara asing.
  2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:

1. bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia. 2. negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

3. organisasi internasional, dengan syarat:

1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.

2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya dari iuran para anggota.

  1. Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat:
  2. Bukan warga negara Indonesia.
  3. Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

 

Objek Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2011:139), yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dalam bentuk apa pun, termasuk :

  1. penggantian atau imbalan berkenaan degan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
  1. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
  2. laba usaha;
  3. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
  4. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan,

dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

  1. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  2. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  3. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
  4. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagaian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
  5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
  6. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utung;
  7. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  8. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
  9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  10. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
  11. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
  12. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
  13. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
  14. premi asuransi;
  15. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
  16. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
  17. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
  18. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
  19. surplus Bank Indonesia.

 

Tarif Pajak Penghasilan

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

  1. Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) – 5 % (lima persen)
  2. Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) – 15 % (lima belas persen)
  3. Di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) – 25 % (dua puluh lima persen)
  4. Di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) – 30% (tiga puluh persen)

 

Advertisements

Continue Reading

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Postingan Lain Dari Uncategorized

Advertisements

Postingan Terbaru

Advertisements
To Top