Connect with us

Rikkot

Pengertian Perjanjian Internasional, Tahap-tahap Perjanjian Internasional dan Bentuk-bentuknya

Pengertian

Pengertian Perjanjian Internasional, Tahap-tahap Perjanjian Internasional dan Bentuk-bentuknya

Pengertian perjanjian internasional, dalam praktik hubungan diplomatik modern, telah menjadi satu bagian penting dalam hukum internasional. Perkembangan pentingnya peranan perjanjian internasional dalam hukum internasional ditandai dengan fakta bahwa dewasa ini hukum internasional sebagian besar terdiri dari perjanjian-perjanjian internasional. Hal tersebut disadari oleh masyarakat internasional dengan munculnya upaya-upaya untuk mengkodifikasikan kaidah-kaidah hukum internasional ke dalam perjanjian internasional seperti yang dilakukan oleh Liga Bangsa—bangsa (the League of Nations) pada tahun 1924 dengan membentuk Komisi Ahli (Committee of Expert) berdasarkan Resolusi Majelis Liga Bangsa-bangsa tanggal 22 September 1924.

Perserikatan Bangsa-bangsa (the United Nations, selanjutnya disebut sebagai PBB) pada tahun 1945 kembali menegaskan peranan perjanjian internasional dalam hukum internasional. Pasal 13 ayat (1) butir a Piagam PBB menyatakan maksudnya untuk mendorong pengembangan progresif hukum internasional dan pengkodifikasiannya. Ketentuan tersebut mendorong dibentuknya Komisi Hukum Internasional (Internasional Law Commission) yang berhasil menyiapkan naskah-naskah konvensi dalam berbagai bidang hukum internasional seperti Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958, Konvensi tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi tentang Hukum Perjanjian 1969 dan Konvensi tentang Hukum Perjanjian antara Negara dengan Organisasi Internasional dan antara Organisasi Internasional dengan Organisasi Internasional 1986. Kedua konvensi yang disebutkan terakhir merupakan dua konvensi bersejarah yang memiliki arti penting dalam perkembangan perjanjian internasional sebagai hukum internasional, terutama Vienna Convention on The Law of Treaties 1969 atau yang kita kenal sebagai Konvensi Wina 1969. Konvensi ini memiliki peranan yang penting mengingat substansi pembahasannya yang terkait denganperjanjian internasional dengan negara sebagai subjek dari pembuat perjanjian internasional itu sendiri.

 

Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional memiliki beragam definisi yang diutarakan oleh para ahli. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Boer Mauna berpendapat bahwa perjanjian internasional adalah instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama, yang mana pembuatannya diatur oleh hukum internasional dan menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya. O’ Connel menyatakan bahwa “…a treaty is engagement between states, governed by international law as distinct from municipal law, the form and manner of which is immaterial to the legal consequences of the act,” dan secara umum I Wayan Parthiana berpendapat bahwa perjanjian internasional adalah kata sepakat antara dua atau lebih subyek hukum internasional mengenai suatu obyek atau masalah tertentu dengan maksud untuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional. Pada intinya, para ahli sependapat bahwa perjanjian internasional adalah kesepakatan antara negara dan/atau subyek-subyek hukum internasional lainnya yang menimbulkan akibat hukum tertentu bagi setiap pihak yang terlibat.

Definisi perjanjian internasional dalam ketentuan positif terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Konvensi Wina 1969 yang menyebutkan bahwa:

For the purposes of the present Convention; a. “treaty” means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation; Pasal tersebut bermakna bahwa perjanjian yang dimaksud adalah suatu persetujuan internasional yang diadakan antara negara-negara dalam bentuk yang tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang berupa satu instrumen tunggal atau berupa dua atau lebih instrumen yang saling berkaitan tanpa memandang apa pun juga namanya. Pengertian perjanjian internasional juga tercantum dalam tatanan hukum nasional Indonesia, yakni dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Pasal 1 butir a yang menyebutkan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dijabarkan beberapa unsur atau kualifikasi yang harus terpenuhi dalam suatu perjanjian, untuk dapat disebut sebagai perjanjian internasional, yaitu: kata sepakat, subyek-subyek hukum internasional, berbentuk tertulis, obyek tertentu, dan tunduk pada atau diatur oleh hukum internasional. Unsur yang paling utama, yaitu persetujuan para pihak yang diberikan secara sukarela, sebagaimana yang terjadi dalam hukum perdata, atau asas konsensualisme yang dikenal di sistem perdata barat. Namun, perlu diingat bahwa perjanjian internasional harus diadakan oleh subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat hukum internasional. Jadi, termasuk dalam perjanjian internasional adalah perjanjian antara negara-negara, perjanjian antara negara dengan organisasi internasional, perjanjian antara suatu organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya.

Di samping itu, Huala Adolf juga menyatakan bahwa kontrak internasional tidak dapat dipersamakan dengan perjanjian internasional. Kata “kontrak” terasosiasi dengan suatu hal yang bersifat privat (perdata) seperti misalnya: KKS (Kontrak Kerja Sama) antara Pemerintah c.q. Badan Pengelola Minyak dan Gas (BP Migas) dengan perusahaan asing, adalah kontrak komersial yang tidak tunduk pada hukum publik. Standar untuk menentukan apakah perjanjian masuk kategori perjanjian dalam arti publik atau privat dapat dilihat dari hubungan hukum yang mengaturnya, yaitu hukum privat atau hukum publik, bukan kepada status para pihaknya. Sebuah perjanjian internasional yang bersifat publik harus ada penundukan kepada hukum internasional (publik). Secara teori, ketika prosedur investasi harus melibatkan proses politik, prinsip kebebasan berdagang ataukebebasan berkontrak para pihak (termasuk Pemerintah) akan terganggu. Prinsip kebebasan berdagang pada prinsipnya, tidak boleh diintervensi oleh kepentingan politik atau proses politik.

 

Bentuk-bentuk Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional pada dasarnya terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu yang tidak tertulis (unwritten agreement atau oral agreement) dan tertulis (written agreement). I Wayan Parthiana menjelaskan bahwa perjanjian internasional tidak tertulis adalah sebagai berikut:

“… pada umumnya merupakan pernyataan secara bersama atau secara timbal balik yang diucapkan oleh kepala negara, kepala pemerintahan, atau menteri luar negeri, atas nama negaranya masing-masing mengenai suatu masalah tertentu yang menyangkut kepentingan para pihak… pernyataan sepihak oleh pejabat negara … yang diterima secara positif oleh pejabat atau organ pemerintahan negara lain..”

Berdasarkan kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian internasional dengan jenis ini merupakan perjanjian yang non-formal, berbeda dengan perjanjian tertulis, di mana perjanjian terjadi akibat pernyataan verbal perwakilan negara terhadap perwakilan negara lainnya.

Berbeda dengan bentuk sebelumnya, perjanjian internasional yang tertulis adalah perjanjian yang merupakan bentuk perjanjian yang secara umum digunakan dalam hukum internasional dan praktik hubungan diplomatik setiap negara di dunia. Perjanjian ini dapat dibedakan ke dalam beberapa macam seperti perjanjian internasional yang berbentuk: perjanjian antar negara, perjanjian antar kepala negara, antar pemerintah dan antar kepala negara dan kepala pemerintah.

Selain perbedaan bentuk yang telah dijelaskan di atas, perjanjian internasional dapat dilihat berdasarkan sudut pandangnya. Setidaknya terdapat tujuh sudut pandang yang dapat membedakan bentuk perjanjian internasional.

Bentuk-bentuk tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Perjanjian Internasional Berdasarkan Jumlah Negara Pihak Terdapat dua jenis perjanjian internasional berdasarkan klasifikasi ini, yaitu perjanjian internasional bilateral (dua negara dan/atau pihak) dan multilateral (lebih dari dua negara atau pihak).
  2. Perjanjian Internasional Berdasarkan Kesempatan yang diberikan untuk Menjadi Negara Pihak Terdapat dua jenis perjanjian internasional dalam klasifikasi ini, yaitu perjanjian internasional khusus atau perjanjian internasional tertutup dan perjanjian internasional terbuka. Sesuai dengan namanya, perjanjian internasional khusus atau tertutup merupakan perjanjian internasional yang hanya mengatur kepentingan para pihak yang bersangkutan, di mana pihak ketiga tidak diperkenankan terlibat dalam perjanjian tersebut. Sebaliknya, pihak ketiga atau negara-negara yang pada awalnya tidak terlibat dalam pembentukan perjanjian internasional terbuka, dapat menyatakan persetujuannya untuk terikat (consent to be bound) dengan perjanjian tersebut di kemudian hari.
  3. Perjanjian Internasional Berdasarkan Kaidah Hukumnya Klasifikasi ini memiliki kaitan erat dengan jenis perjanjian internasional sebelumnya dan membagi perjanjian internasional ke dalam tiga bagian lagi, yaitu perjanjian internasional yang melahirkan kaidah hukum khusus yang berlaku bagi para pihak yang terikat, yang berlaku dalam kawasan tertentu dan yang berlaku umum.
  4. Perjanjian Internasional Berdasarkan Bahasa Suatu perjanjian internasional dapat dirumuskan dalam satu bahasa, dua bahasa atau lebih dan yang dirumuskan dalam satu bahasa tertentu saja yang sah dan mengikat para pihak dan/atau yang semuanya merupakan naskah sah, otentik dan mempunyai kekuatan mengikat yang sama.
  5. Perjanjian Internasional Berdasarkan Substansi Hukum yang Dikandungnya Secara garis besar, ada tiga macam perjanjian internasional jika ditinjau berdasarkan kaidah hukum yang dirumuskan di dalamnya, yaitu perjanjian internasional yang seluruh pasalnya merupakan perumusan dari kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional dalam bidang yang bersangkutan, yang merupakan perumusan atau yang melahirkan kaidah-kaidah hukum internasional yang sama sekali baru dan/atau yang substansinya merupakan perpaduan antara kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional dan kaidah-kaidah hukum internasional yang baru sama sekali.
  6. Perjanjian Internasional Berdasarkan Pemrakarsanya Perjanjian internasional sudah pasti lahir atas kebutuhan untuk mengatur suatu obyek yang dihadapi secara bersama-sama oleh para pihak yang berkepentingan, maka pasti ada pihak yang berinisiatif untuk mengadakan suatu perjanjian dengan negara lainnya. Berdasarkan pemrakarsanya, perjanjian internasional terbagi ke dalam dua golongan yaitu yang kelahiran atau pembentukannya diprakarsai oleh negara atau negara-negara dan/atau organisasi internasional.
  7. Perjanjian Internasional Berdasarkan Ruang Lingkup Berlakunya Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, perjanjian internasional dapat dibedakan menjadi perjanjian internasional khusus, regional atau kawasan dan umum atau universal.

 

Tahap-tahap Perjanjian Internasional

Cara pembuatan perjanjian internasional pada umumnya masih tergantung pada kebiasaan masing-masing negara dengan ketentuan-ketentuan konstitusinya masing-masing. Dengan demikian sampai saat ini belum terdapat keseragaman tentang tata-cara (prosedur) pembentukan perjanjian internasional dimaksud. Sebagai pegangan dari segi teoritis dan praktis, maka dipergunakan Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian Internasional.

Menurut Konvensi Wina 1969 yang dapat membuat perjanjian internasional hanya terbatas kepada negara (Pasal 1), tetapi tidak menutup kemungkinan subjek hukum internasional lainnya seperti organisasi internasional, Tahta Suci, Palang Merah Internasional dan belligerent untuk dapat membuat perjanjian internasional, namun dalam pembuatan perjanjian antara subjek hukum internasional bukan negara diatur secara tersendiri artinya bukan diatur oleh konvensi Wina 1969. Contohnya Konvensi mengenai perjanjian internasional yang dibuat antara negara dan organisasi internasional telah diadopsi ke dalam Konvensi Wina tahun 1986. Walaupun konvensi ini belum berlaku, namun saat ini telah dianggap sebagai aplicable law oleh bangsa-bangsa di dunia.

Pada umumnya bentuk dan nama perjanjian menunjukkan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki substansi yang berbeda tingkatannya. Namun demikian, secara hukum, perbedaan tersebut tidak mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang dalam suatu perjanjian internasional. Penggunaan suatu bentuk dan nama tertentu bagi perjanjian internasional, pada dasarnya menunjukkan keinginan dan maksud para pihak terkait serta dampak politik dan hukum bagi para pihak tersebut. Sehingga, apapun bentuknya suatu perjanjian internasional akan berlaku dan mengikat dengan didasarkan pada seberapa besar para pihak dalam perjanjian memberikan kekuatan hukum pada perjanjian tersebut. Dengan demikian asas “pacta sunt servanda” akan berlaku pada setiap proses pembuatan perjanjian internasional.

Pembuatan perjanjian internasional yang umumnya berlaku dan diterima oleh berbagai negara di dunia adalah cara pembuatan perjanjian internasional berdasarkan Konvensi Wina tahun 1969. Selanjutnya, dalam Konvensi Wina menurut pasal-pasalnya yang mengatur tentang prosedur pembuatan perjanjian internasional melalui tahap-tahap serta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi menurut Mieke Komar :

a. Harus dilakukan oleh wakil yang berkuasa penuh untuk dapat berunding, menerima dan mengesahkan suatu perjanjian atas nama Negara yang diwakilinya dan dalam hal apakah diperlukan adanya full powers.
b. Harus melalui tahap perundingan dan perlu ditentukan tentang cara penerimaan dan pengesahan naskah perjanjian.
c. Harus dinyatakan secara tegas tentang cara suatu negara dapat menyatakan persetujuannya untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian, yakni dengan penandatanganan, pertukaran instrument ratifikasi, pernyataan ikut serta.
d. Harus ditentukan perihal waktu antara penandatanganan dan mulai berlakunya perjanjian.

 

Bilateral Investment Treaty

Dewasa ini, perjanjian internasional digunakan oleh negara-negara sebagai alat untuk memenuhi kepentingan dalam negeri. Berbagai macam bentuk perjanjian internasional pun bermunculan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara tersebut dan salah satunya adalah lahirnya Bilateral Investment Treaty (selanjutnya disebut sebagai BIT) atau yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M), yang merupakan perjanjian bilateral dalam bidang penanaman modal asing.

Akibat dari pengaruh investasi asing langsung terhadap dunia ekonomi, BIT digunakan sebagai salah satu sarana untuk mempromosikan transfer modal, teknologi dan kemampuan manajerial, memperbaiki ekonomi efisiensi ekonomi, kompetisi dan peningkatan terhadap akses pasar serta menghindari ancaman pengambilalihan aset tanpa adanya kompensasi yang merupakan salah satu risiko dari investasi yang dihasilkan dari perubahan rezim atau perubahan dari kebijakan politik dan ekonomi Host State, mengingat setiap negara memiliki tujuan-tujuan investasi masing-masing.

 

Pengesahan Perjanjian Internasional

Berdasarkan Hukum Internasional

Sebagaimana yang disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, pengaturan hukum internasional mengenai perjanjian internasional yang di bahas dalam penelitian ini terdapat dalam Konvensi Wina 1969. Konvensi ini mengatur perjanjian internasional antar negara secara komprehensif, mulai dari persiapan, pembuatan, pelaksanaan, sampai pada kapan dan bagaimana suatu perjanjian internasional berakhir. Konvensi yang terdiri dari delapan bagian dan 85 Pasal ini dihasilkan oleh International Law Commision (ILC) atau Komisi Hukum Internasional PBB yang dibentuk berdasarkan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa No. 174/II tahun 1947. Pihak-pihak yang bermaksud untuk membuat atau merumuskan suatu perjanjian internasional biasanya terlebih dahulu melakukan pendekatan-pendekatan baik yang bersifat informal maupun formal. Setelah langkah-langkah informal seperti pertemuan antar menteri dan kepala negara dirasa cukup, langkah selanjutnya adalah pendekatan formal seperti penunjukan wakil-wakil masing-masing pihak yang diberikan tugas dan kewenangan untuk mengadakan perundingan, penyerahan surat kuasa atau pertukaran kuasa penuh (full powers) oleh wakil-wakil masing-masing pihak, perundingan untuk membahas materi yang akan dimasukkan dan dirumuskan sebagai klausul perjanjian dan penerimaan naskah perjanjian (adoption of the text). Penerimaan naskah bermakna sebagai konstatering formal dari negara-negara peserta konferensi, bahwa konferensi internasional telah berhasil merumuskan suatu naskah perjanjian internasional yang tidak dapat diubah lagi.

Naskah yang telah diterima kemudian melalui langkah otentifikasi naskah perjanjian (authentication of the text), yang merupakan tindakan resmi dari negara peserta dan bermakna bahwa naskah perjanjian telah diterima negara peserta dengan pencantuman tanda tangan atau paraf pada lembar-lembar naskah perjanjian. Pencantuman tanda tangan/paraf, belum menjadikan negara peserta konferensi terikat pada perjanjian internasional.

Agar perjanjian yang telah terotentifikasi tersebut dapat mengikat sebagai hukum positif, maka para pihak perlu menyatakan persetujuannya untuk terikat secara tegas pada perjanjian sebagai pernyataan persetujuan untuk terikat pada perjanjian (consent to be bound by a treaty). Persetujuan ataupun penolakan untuk terikat pada suatu perjanjian adalah manifestasi dari kedaulatan setiap negara. Sebagai negara berdaulat tentunya tidak bisa dipaksa oleh kekuatan apa pun untuk menerima sesuatu yang tidak dikehendakinya, seperti menyatakan terikat pada suatu perjanjian internasional.

Beberapa cara untuk menyatakan persetujuan untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional ditentukan di dalam perjanjian itu sendiri sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam konvensi. Pasal 11 Konvensi Wina 1969 menentukan beberapa cara untuk menyatakan persetujuan untuk terikat pada suatu perjanjian, yaitu dengan penandatanganan (signature), pertukaran instrumen yang membentuk perjanjian (exchange of instruments constituting a treaty), ratifikasi (ratification), akseptasi (acceptance), persetujuan atau aksesi (approval), atau cara lain yang disetujui dalam perjanjian.

Advertisements

Continue Reading

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Postingan Lain Dari Pengertian

Advertisements

Postingan Terbaru

Advertisements
To Top