Connect with us

Rikkot

Penjelasan Pengertian Retribusi Daerah, Apa Saja Unsur-unsurnya dan Jenis-jenis Retribusi Daerah

Pengertian

Penjelasan Pengertian Retribusi Daerah, Apa Saja Unsur-unsurnya dan Jenis-jenis Retribusi Daerah

Pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayarn atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Seperti yang dijelaskan dalam dalam Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Penerimaan dari hasil retribusi merupakan salah satu pemasukan dana yang dapat dhiandalkan bagi daerah karena besarnya retribusi seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian, teknologi, dan stabilitas nasional.

Dalam Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan yang dimaksud dengan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayarn atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Menurut Boediono dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2001;14) memberikan pengertian bahwa ;

Retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh mereka yang menikmati jasa negara secara langsung.

Menurut Juli Panglima Saragih (2002;65) ;

Retribusi Daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Nick Devas (1989;95) memberi pengertian Retribusi Daerah sebagai ;

Kebijaksanaan memungut bayaran untuk barang dan layanan yang disediakan pemerintah.

 

Unsur-unsur retribusi daerah

Secara spesifik, Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2001;6) mengemukakan 4 (empat) unsur yang melekat pada pengertian retribusi adalah:

  • Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang.
  • Sifat pungutannya dapat dipaksakan.
  • Pungutannya dilakukan oleh negara.
  • Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum; dan kontra prestasi

(imbalan langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi).

Sedangkan pendapat lain mengemukakan Retribusi Daerah adalah sebagai pembayaran atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah (Erly Suandy,2001;144).

Dari beberapa pengertian tentang retribusi daerah yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan secara langsung kepada pengguna jasa, dalam hal ini pengguna jasa mendapat manfaat langsung dari pengguna jasa tersebut.

 

Jenis-jenis retribusi daerah

Dalam pelaksanaan pungutan Retribusi Daerah tidak semua jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, namun hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek retribusi jasa tertentu tersebut dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

  1. Retribusi Jasa Umum.
  2. Retribusi Jasa Usaha.
  3. Retribusi Perizinan Tertentu.

 

Retribusi jasa umum

Menurut Pasal 1 angka 66 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa retibusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis Retribusi Jasa Umum tersebut terdiri atas:

  1. Retribusi Pelayanan Kesehatan. Retribusi Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, Balai Pengobatan dan Rumah Sakit Umum Daerah. Retribusi Pelayanan Kesehatan ini tidak mancakup pelayanan pendaftaran.
  2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri, dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruang/tempat umum.
  3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Kartu penduduk diterbitkan untuk jangka waktu 5 tahun. Akta catatan sipil meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian.
  4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat. Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/pemakaman/pembakaran/pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
  5. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
  6. Retribusi Pasar. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran/los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
  7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam yang dimiliki dan atau digunakan masyarakat.
  9. Retribusi Pengganti Alat Cetak Peta. Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
  10. Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus. Pelayanan penyediaan dan/ atau penyedotan kakus adalah pelayanan yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
  11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair. Pelayanan pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD,dan pihak swasta serta pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/ atau sarana pembuangan yang lainnya.
  12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  13. Retribusi Pelayanan Pendidikan. Pelayanan atas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah. Daerah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
  14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Pelayanan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

 

Retribusi jasa usaha

Menurut Pasal 1 angka 67 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta.

Menurut Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Usaha ini dibagi menjadi 11 (sebelas) jenis retribusi antara lain:

  1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Retribusi kekayaan daerah antara lain pemakian tanah dan bangunan/pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan, alat-alat berat milik daerah.
  2. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan. Pasar dan atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan, disediakan, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
  3. Retribusi Tempat Pelelangan. Pelayanan penyediaan tempat khusus lelang ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan yang disediakan di tempat pelelangan.
  4. Retribusi Terminal. Retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum. Tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dengan ketentuan ini maka pelayanan peron tidak dipungut retribusi.
  5. Retribusi Tempat Khusus Parkir. Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk di dalamnya disediakan dan dikelola oleh pihak swasta.
  6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa. Pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa milik daerah adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta.

 

Retribusi perizinan tertentu

Menurut Pasal 1 angka 68 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dikemukakan bahwa Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang/prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dikemukakan jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dikelompokkan sebagai berikut:

  1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
  2. Retribusi Izin tempat penjualan minuman beralkohol
  3. Retribusi Izin Gangguan
  4. Retribusi Izin Trayek
Advertisements

Continue Reading

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Postingan Lain Dari Pengertian

Advertisements

Postingan Terbaru

Advertisements
To Top